Isu Gender Dalam Dinamika Ekonomi

Tulisan ini akan mengidentifikasi dan membahas berbagai isu ekonomi politik internasional (international political economy) dan keamanan global (global security) serta isu-isu tradisional hubungan internasional seperti perang-damai dan konflik-kerjasama yang merefleksikan cara pandang hubungan internasional yang bias gender.

Sebagai suatu isu baru, gender pada awalnya tidak menjadi isu inti dalam studi hubungan internasional. Beberapa teoritisi hubungan internasional berargumen bahwa karena disiplin hubungan internasional muncul pada periode Perang Dunia pertama maka studi HI lebih menekankan pada isu perang dan damai sehingga ”melupakan” isu gender. Namun argumen tersebut seakan runtuh ketika studi-studi feminis hubungan internasional berhasil mengidentifikasi eksistensi berbagai gerakan perempuan pada masa itu yang secara signifikan mempengaruhi kebijakan luar negeri pemerintahnya.
Terkait dengan hal ini, dalam kajiannya tentang kemunculan gender sebagai isu baru dalam hubungan internasional, Jackson dan Sorensen berargumen bahwa studi hubungan internasional yang muncul dengan tujuan untuk memajukan kerjasama dan perdamaian internasional ternyata belum memberikan perhatian pada pergerakan perempuan bagi perdamaian dan kerjasama saat itu. Dalam buku tersebut, mereka mengambil contoh berbagai studi feminis hubungan internasional.
Studi oleh Amy Swerdlow misalnya berhasil menguak bahwa demonstrasi para wanita di Amerika Serikat pada tahun 1960an sedikit banyak berkontribusi dalam mempengaruhi kebijakan Presiden Kennedy dalam perjanjian pengendalian senjata nuklir dengan Uni Soviet. Selain itu, Cynthia Enloe juga melihat bahwa penarikan dukungan ibu-ibu bangsa Rusia untuk tentara Soviet pada perang Afganistan telah membantu mengakhiri Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Oleh karena itu para feminis hubungan internasional berargumen bahwa perang-perdamaian dan konflik-kerjasama sesungguhnya adalah aktivitas gender (gendered activity).
Minimnya perhatian terhadap perspektif gender dalam memahami hubungan internasional juga terjadi karena para teoritisi hubungan internasional tidak hirau terhadap isu-isu pembangunan. Menurut Anna Dickson di dalam sebuah tulisannya tentang relasi antara pembangunan dan hubungan internasional, hal ini disebabkan karena mereka menganggap pembangunan sebagai isu domestik dan termasuk kategori low politics.
Selain itu, hubungan internasional saat itu bukanlah ilmu yang hirau dengan normative questions yaitu pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan standar moral, sehingga isu-isu keadilan internasional, distribusi sumber daya antar negara dan persoalan kemiskinan dunia tidak menjadi perhatian. Akibatnya, perspektif gender kerap dilupakan dalam melihat persoalan pembangunan, khususnya terkait dengan aktivitas ekonomi politik internasional yang juga merupakan aktivitas gender. Padahal menurut Enloe, perdagangan internasional dan pasar global sebagai salah satu bentuk aktivitas hubungan internasional secara inheren telah menjadi arena bagi gender formation dan gender politics.
Senada dengan Enloe, Connell juga mengakui adanya sebuah ”world gender order” dalam hubungan internasional yang berakar pada tradisi budaya Eropa-Amerika, yaitu struktur relasi yang ”interconnect the gender regimes of institution and the gender orders of local society on a world scale.” Kedua pendapat tersebut menunjukkan bahwa hubungan internasional telah menjadi ajang pertarungan bagi penciptaan suatu aturan gender yang homogen baik di level institusi maupun masyarakat. Akibatnya, aturan main dalam sistem ekonomi dan politik internasional yang dimanifestasikan dalam kebijakan pembangunan seringkali tidak memperhatikan kondisi dan kebutuhan perempuan.
Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya dorongan arus globalisasi yang tidak jarang menimbulkan ekploitasi terhadap perempuan sehingga posisi perempuan semakin termarginalisasi. Perempuan lebih banyak menderita kerugian daripada memperoleh keuntungan dari proses tersebut. Dengan kata lain, perempuan dan relasinya dengan laki-laki menerima implikasi yang luar biasa dari kebijakan pembangunan sebagai bagian dari sistem ekonomi dan politik internasional.
Implikasi gender dari kebijakan ekonomi pembangunan yang bersifat transnasional dan globalisasi terlihat dalam beberapa isu penting dalam hubungan internasional. Penerapan kebijakan restrukturisasi ekonomi global sebagai bentuk baru neoliberalisme merupakan salah satu isu hubungan internasional yang memiliki implikasi sosial ekonomi yang serius bagi kalangan perempuan.
Restrukturisasi ekonomi global yang dimulai sejak tahun 1970an menyebabkan feminisasi tenaga kerja dimana komposisi tenaga kerja didominasi oleh perempuan. Kondisi ini terlihat dalam studi yang dilakukan oleh Guy Standing bahwa selama rentang waktu 20 tahun (1975-1995) telah terjadi peningkatan partisipasi tenaga kerja perempuan sebanyak 65 persen di banyak negara industri maju dan 51 persen di negara-negara berkembang. Hal ini terjadi karena kebijakan restrukturisasi, misalnya yang terjadi pada tahun 1973 akibat krisis minyak, menuntut banyak perusahaan untuk mensubkontrakkan aktivitas produksinya ke berbagai negara. Akibatnya sejumlah perusahaan transnasional memindahkan proses produksinya yang berbasis pada tenaga kerja ke negara-negara berkembang yang menyediakan banyak buruh perempuan.
Feminisasi tenaga kerja oleh berbagai perusahaan industri batubara dan baja ini terjadi karena melimpahnya jumlah buruh perempuan dan mereka bersedia untuk dibayar murah. Selain itu, mempekerjakan buruh perempuan dianggap lebih aman daripada buruh laki-laki. Hal ini dikarenakan dalam konteks tahun 1970an buruh perempuan juga cenderung memiliki potensi radikalisme yang rendah dibandingkan buruh laki-laki.
Fenomena feminisasi tenaga kerja akibat restrukturisasi ekonomi masih terjadi pada era 1980-1990an meski dengan karakteristik yang sedikit berbeda. Pesatnya perkembangan industri teknologi dan informasi pada periode tersebut telah mendorong banyak perusahaan untuk berinvestasi di bidang ini, diantaranya pada industri elektronika, garmen, mainan anak-anak dan makanan. Akibatnya, perusahaan kembali membutuhkan buruh perempuan sebagai tenaga kerja di industri ini.
Selain karena alasan yang sama yaitu rendahnya upah mereka, perusahaan memilih buruh perempuan karena mereka dianggap memiliki ”natural dexterity” dan ”nimble fingers” yang sangat dibutuhkan untuk tipe pekerjaan di bidang tersebut. Kedua istilah tersebut mengacu pada kemampuan ketrampilan bekerja perempuan, misal pekerjaan yang sifatnya repetitif, yang diperoleh dalam keluarga dan dianggap sebagai suatu hal yang alami. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa terdapat kaitan erat antara kebijakan restrukturisasi ekonomi global dengan persoalan pemenuhan hak-hak perempuan buruh migran di negara-negara berkembang.
Selain mengalami persoalan upah buruh yang rendah, pada tahun 1980-an banyak negara di Asia, Afrika dan Amerika Latin masih terbelit oleh masalah ekonomi makro seperti defisitnya neraca pembayaran, tingginya tingkat inflasi dan rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Berbagai persoalan tersebut pada akhirnya menghadapkan mereka pada ketiadaan pilihan kebijakan selain meminta bantuan keuangan (financial aid) dari lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Padahal kebijakan kedua lembaga tersebut seringkali, menurut Diane Elson, tidak memperhatikan sensitivitas gender dan mengarah pada male bias. Kebijakan stabilisasi dan structural adjustment yang diformulasikan dengan dasar analisis ekonomi makro, misalnya, lebih melihat ekonomi secara umum dan tidak mencermati kondisi ekonomi di tingkat individu atau rumah tangga.
Sebuah studi UNDP tentang dimensi sosial kebijakan structural adjustment di negara-negara Afrika sub-Sahara mengungkap bahwa kebijakan tersebut mengarah pada terciptanya ketidakseimbangan distribusi beban antara laki-laki dan perempuan yang akhirnya dapat menghambat proses pembangunan yang berkelanjutan. Jacqui True juga menemukan bahwa kebijakan structural adjustment di negara-negara Selatan dan kebijakan restrukturisasi di negara-negara Utara yang didorong oleh globalisasi ekonomi telah mengakibatkan feminisasi kemiskinan, yaitu profil kemiskinan yang melanda sebagian besar perempuan.
Fakta akan meluasnya kemiskinan dan keterpurukan ekonomi di kalangan masyarakat, khususnya perempuan, di sisi lain telah mendorong munculnya berbagai kebijakan ekonomi yang hirau pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Salah satunya contohnya adalah kebijakan pemberian kredit usaha kecil (microfinance atau microcredit) tanpa syarat kepada kelompok masyarakat di Bangladesh yang digagas oleh Mohammad Yunus. Ide yang telah berhasil menghantarkan Yunus memperoleh hadiah Nobel pada tahun 2006 tersebut berawal dari keprihatinannya akan kemiskinan yang terjadi di masyarakat sekitarnya. Dalam pidatonya ketika menerima hadiah Nobel, Yunus melalui Grameen Bank yang telah beroperasi sejak 1983, mengaku telah berhasil memberikan pinjaman kepada hampir tujuh juta masyarakat miskin yang tersebar di 73 ribu desa di Bangladesh dimana 97 persen diantaranya adalah kaum perempuan.
Keberhasilan pelaksanaan program microfinance tersebut telah menginspirasi banyak negara, khususnya di Asia, untuk menerapkan kebijakan serupa guna mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi perempuan. Dalam prakteknya di berbagai konteks, program ini ternyata tidak serta merta menghapuskan persoalan-persoalan ketidaksetaraan dan ketidakadilan bagi perempuan. Berbagai studi tentang microfinance menunjukkan adanya conflicting conclusions atas dampak kebijakan tersebut terhadap perempuan. Pada intinya microfinance belum dapat dikategorikan sebagai kebijakan pembangunan yang sepenuhnya membawa perbaikan kondisi perempuan karena program tersebut belum mampu mengintegrasikan pentingnya relasi gender antara perempuan dan laki-laki di level rumah tangga yang mempengaruhi kesuksesan pelaksanaan program. (Bersambung ke bagian 2..)
References:
Connell, R.W., “Masculinities and Globalization”, Men and Masculinities Vol.1 No.1, July 1998.
Dickson, Anna, “Development and International Relations: Theory and History” dalam Anna Dickson (ed), Development and International Relations, 1997, Cambridge: Polity.
Elson, Diane, “Male bias in Macro-economics: the Case of Structural Adjustment”, dalam Diane Elson (ed), Male Bias in the Development Proces 2nd Edition, 1995, Manchester: Manchester University Press.
Elson, Diane dan Ruth Pearson, “The Subordination of Women and the Internationalization of Factory Production”, dalam N. Visvanathan et al (eds), The Women, Gender and Development Handbook, 1997, London and New York: Zed Books.
Enloe, Cynthia “Bananas, Beaches, and Bases: Making Feminist Sense of International Relations”, 1990, Berkeley: University of California Press.
Enloe, Cynthia, “The Morning After Sexual Politics at the End of the Cold War”, 1994, Berkeley: University of California Press.
Goetz, Anne Marie dan Rina Sen Gupta, “Who Takes the Credit? Gender, Power, and Control over Loan use in Rural Credit Programs in Bangladesh”, World Development 24/1 (1996): 45-63.
Hasyemi, Syed M., Sidney Ruth Schuler dan Ann P. Riley, “Rural Credit Programs and Women’s Empowerment in Bangladesh”, World Development 24/4 (1996): 635-653.
Jackson, Robert dan Georg Sorensen, “Pengantar Studi Hubungan Internasional”, 2005, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Kabeer, Naila, “Conflicts over Credit: Re-Evaluating the Empowerment Potential of Loans to Women in Rural Bangladesh”, World Development 29/1 (2001): 63-84.
Schuler, Sidney Ruth, Syed M. Hashemi, Ann P. Riley dan Shireen Akhter, “Credit Programs, Patriarchy and Men’s Violence Against Women in Rural Bangladesh”, Social Science Medical 43/12 (1996): 1729-1742.
Standing, Guy, “Global Feminization through Flexible Labour: a Theme Revisited”, World Development 27 (1999): 58.
Steans, Jill, “Globalization and Gendered Inequality”, dalam David Held dan Anthony McGrews (eds), The Global Tranformation Reader: an Introduction to the Globalization Debate, Cambridge: Polity.
Swerdlow, Amy, “Motherhood and the Subversion of the Military State: Women Strike for Peace Confronts the House Committee on Un-American Activities” dalam J.B. Fishtain dan S. Tobjas (eds), Women, Militarism and War: Essays in Politics, History and Social Theory, 1990, Savage: Rownian & Littkfield.
True, Jacqui, “Feminism” dalam Scott Burchill (eds), Theories of International Relations 3rd Edition, 2005, New York: Palgrave Macmillan.
Yunus, Muhammad, “Nobel Lecture”, Oslo, 10 December 2006, http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2006/yunus-lecture-en.html, diakses pada 19 October 2008.